KEPENDUDUKAN INDO (PEREKONOMIAN INDO)

NAMA : GABRIELLE GIRI ERLANGGA
KELAS :3EA12
NPM : 10208531

KEPENDUDUKAN INDONESIA

Meliputi pengertian : urbanisasi, reurbanisasi, emigrasi, imigrasi, remigrasi, transmigrasi.

Semua orang yang mendiami wilayah Indonesia disebut penduduk Indonesia. Berdasarkan sensus penduduk yang diadakan setiap 10 tahun sekali, diperoleh data jumlah penduduk Indonesia sebagai berikut :

a. Tahun 1961 = 97,1 juta jiwa
b. Tahun 1971 = 119,2 juta jiwa
c. Tahun 1980 = 147,5 juta jiwa
d. Tahun 1990 = 179.321.641 juta jiwa
e. Tahun 2004 = 238.452 juta jiwa

Sensus penduduk (cacah jiwa) adalah pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyebarluasan data kependudukan. Jumlah pendudukditentukan oleh :

a. Angka kelahiran;

b. Angka kematian;

c. Perpindahan penduduk, yang meliputi :

1. Urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota.

2. Reurbanisasi, yaitu perpindahan penduduk kembali ke desa.

3. Emgrasi, yaitu perpindahan penduduk ke luar negeri.

4. Imigrasi, yaitu perpindahian penduduk dari luar negeri ke dalamnegeri.

5. Remigrasi, yaitu perpindahan penduduk kembali ke negara asal.

6. Transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari satu pulau kepulau lain dalam satu negara.

Untuk mengatasi kepadatan penduduk, pemerintah menggalakkan program transmigrasi. Adapun jenis-jenis transmigrasi yang ada adalah :
1. Transmigrasi umum, yaitu transmigrasi yang biayanya ditanggung pemerintah ditujukan untuk penduduk yang memenuhi syarat.
2. Transmigrasi spontan/swakarsa, yaitu transmigrasi yang seluruh pembiayaannya ditanggung sendiri. Pemerintah hanya menyediakan lahan pertanian dan rumah.
3. Transmigrasi lokal, yaitu transmigrasi yang dilakukan dalam satu wilayah provinsi.
4. Transmigrasi khusus/sektoral, yaitu transmigrasi yang dilakukan karena penduduk terkena bencana alam.
5. Transmigrasi bedol desa, yaitu transmigrasi yang dilakukan oleh seluruh penduduk desa berikut pejabat-pejabat pemerintahan desa.

Untuk mengatur kelahiran penduduk, pemerintah menggalakkan program Keluarga Berencana dalam rangka mencapai Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Program KB juga mengarah pada catur warga, yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua orang anak. Ternyata program KB di Indonesia berhasil sangat baik dan bahkan dijadikan contoh oleh banyak negara untuk mengatasi masalah kependudukan.

APBN INDO (PEREKONOMIAN INDO)

nama : gabrielle giri erlangga
kelas : 3ea12
npm: 10208531


MAKALAH APBN INDONESIA

Makalah APBN ini akan membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia, yaitu :

1. Fungsi dan peran APBN
2. Struktur dan susunan APBN
3. Prinsip-prinsip dalam APBN

1. Fungsi dan Peran APBN

• APBN sebagai alat mobilisasi dana investasi, APBN di negara-negara sedang berkembang adalah sebagai alat untuk memobilisasi dana investasi dan bukannya sebagai alat untuk mencapai sasaran stabilisasi jangka pendek. Oleh karena itu besarnya tabungan pemerintah pada suatu tahun sering dianggap sebagai ukuran berhasilnya kebijakan fiskal Baik pengeluaran maupun penerimaan pemerintah mempunyai pengaruh atas pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dapat memperbesar pendapatan nasional (expansionary), tetapi penerimaan pemerintah dapat mengurangi pendapatan nasional (contractionary).

• APBN sebagai alat Stabilisasi Ekonomi,

1. Pemerintah menentukan beberapa kebijaksanaan di bidang anggaran belanja dengan tujuan mempertahankan stabilitas proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Anggaran belanja dipertahankan agar seimbang dalam arti bahwa pengeluaran total tidak melebihi penerimaan total
2. Tabungan pemerintah diusahakan meningkat dari waktu ke waktu dengan tujuan agar mampu menghilangkan ketergantungan terhadap bantuan luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
3. Basis perpajakan diusahakan diperluas secara berangsur-angsur dengan cara mengintensifkan penaksiran pajak dan prosedur pengumpulannya.
4. Prioritas harus diberikan kepada pengeluaran-pengeluaran produktif pembangunan, sedang pengeluaran-pengeluaran rutin dibatasi. Subsidi kepada perusahaan-perusahaan negara dibatassi.
5. Kebijaksanaan anggaran diarahkan pada sasaran untuk mendorong pemanfaatan secara maksimal sumber-sumber dalam negeri

• Dampak APBN terhadap Perekonomian

Cara untuk menggolongkan pos-pos penerimaan dan pengeluaran yang masing-masing menghasilkan tolok ukur yang berbeda mengenai dampak APBN nya.
Ada empat tolok ukur dampak APBN, yaitu :

1. SALDO ANGGARAN KESELURUHAN

Konsep ini ingin mengukur besarnya pinjaman bersih pemerintah dan didefinisikan sebagai :
G – T = B = Bn + Bb + Bf
Catatan :
G = Seluruh pembelian barang dan jasa (didalam maupun luar negeri), pembayaran transer dan pemberian pinjaman bersih.
T = Seluruh penerimaan, termasuk penerimaan pajak dan bukan pajak
B = Pinjaman total pemerintah
Bn = Pinjaman pemerintah dari masyarakat di luar sektor perbankan
Bb= Pinjaman pemerintah dari sektor perbankan
Bf =Pinjaman pemerintah dari luar negeri

- Jika Pemerintah tidak mengeluarkan obligasi kepada masyarakat, maka saldo anggaran keseluruhan menjadi :
G – T – B = Bb + Bf
- APBN dicatat demikian rupa sehingga menjadi anggaran berimbang :
G – T – B = 0

Sejak APBN 2000 saldo anggaran keseluruhan defisit dibiayai melalui:

a. Pembiayaan Dalam Negeri :
-Perbankan Dalam Negeri
-Non Perbankan Dalam Negeri
b. Pembiayaan Luar Negeri Bersih
-Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)
-Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri
2. KONSEP NILAI BERSIH
Yang dimaksud defisit menurut konsep nilai bersih adalah saldo dalam rekening lancar APBN. Konsep ini digunakan untuk mengukur besarnya tabungan yang diciptakan oleh sektor pemerintah, sehingga diketahui besarnya sumbangan sektor pemerintah terhadap pembentukan modal masyarakat.
3. DEFISIT DOMESTIK

• - Saldo anggaran keseluruhan tidak merupakan tolok ukur yang tepat bagi dampak APBN terhadap pereknomian dalam negeri maupun terhadap neraca pembayaran.

• - Bila G dan T dipecah menjadi dua bagian (dalam negeri dan luar negeri)

G = Gd + Gf
T = Td + Tf, maka persamaan (2) di atas menjadi
(Gd – Td) + (Gf – Tf) = + Bf
(Gd – Td) = dampak langsung putaran pertama terhadap PDB
(Gf – Tf) = dampak langsaung putaran pertama terhadap neraca pembayaran

4. DEFISIT MONETER

• Konsep ini banyak digunakan dikalangan perbankan Indonesia terutama angka-angka yang mengukur defisit anggaran belanja ini diterbitkan oleh Bank Indonesia (sebagai data mengenai “faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar”). Defisit dikur sebagai posisi bersih (netto) pemerintah terhadap sektor perbankan : G – T – Gf – Gb Karena Bn = 0

• Di dalam konsep ini bantuan luar negeri dianggap sebagai penerimaan, diperlakukan sebagai pos yang tidak mempengaruhi posisi bersih. Bantuan luar negeri tidak dilihat fungsinya sebagai sumber dana bagi kekurangan pembiayaan pemerintah, tetapi sebagai pos pengeluaran yang langsung dikaitkan dengan sumber pembiayaannya

2. Struktur dan Susunan APBN

• Pendapatan Negara dan Hibah

1. Penerimaan Pajak
2. Penerimaan Bukan Pajak (PNBK)

• Belanja Negara

1. Belanja pemerintah pusat
2. Anggaran Belanja untuk Daerah

• Keseimbangan Primer Perbedaan Statistik

• Surplus/ Defisit Anggaran
• Pembiayaan

3. Prinsip-prinsip Dalam APBN

• Prinsip Anggaran APBN
• Prinsip Anggaran dinamis
• Prinsip Anggaran Fungsional

neoliberalisme (perekonomian indo)

 nama: gabrielle giri erlangga

kelas : 3ea12

matkul :perkonomian indo

Neoliberalisme: Penerus Paham Kapitalis

Neoliberalisme sebagai paham dapat dipahami dengan baik melalui pikiran pencetusnya, yakni Friedrich August von Hayek. Di dalam bukunya yang berjudul The Road to Serfdom, ia menyatakan agar terciptanya suatu tata perekonomian dunia yang lebih baik maka kebebasan individu sepenuhnya dalam perekonomian harus dikembangkan sedangkan campur tangan pemerintah dalam perekonomian harus dibatasi. Regulator utama dalam perekonomian adalah mekanisme pasar.

Hayekisme dan Thatcherisme

Dalam neoliberalisme, mekanisme pasar akan diatur oleh persepsi individu dan dengan pengetahuannya akan dapat memecahkan persoalan kompleks dan ketidakpastian ekonomi. Secara ringkas, ajaran Hayek dan pengikutnya dapat diuraikan sbb:

a) Aturan pasar. Menurut kaum neoliberal, pasar harus menjamin sepenuhnya kebebasan total dari pergerakan modal, barang dan jasa dengan memberikan kebebasan individu/swasta untuk mengembangkannya dengan sedikit sekali campur tangan pemerintah.

b) Pengeluaran publik untuk pelayanan sosial seperti di sektor pendidikan dan kesehatan serta jaring pengaman sosial bagi orang miskin harus dikurangi karena dianggap memboroskan anggaran.

c) Mendukung sepenuhnya pemberian subsidi dan potongan pajak untuk kalangan bisnis sebagai insentif dalam berusaha.

d) Mendukung dilakukannya deregulasi karena peraturan-peraturan pemerintah yang jumlahnya banyak dan rumit dianggap dapat mengurangi keuntungan pengusaha.

e) Privatisasi perlu digalakkan, yakni melalui penjualan perusahaan-perusahaan negara (PN) kepada sektor swasta. Hal ini dikarenakan swasta dianggap lebih efisien dalam mengelola PN.

Berdasarkan uraian di atas, pada era pemerintahan Thatcher (Thatcherisme, 1979-1990), perekonomian Inggris mengikuti ajaran Hayek di atas. Hal ini dapat dilihat dari dijualnya PN ke swasta (privatisasi), misalnya, British Aerospace (1981), Jaguar (1984), British Airways (1987), dan Rolls Royce (1987). Setelah dikelola swasta, eks PN tersebut menjadi lebih efisien dan produktivitasnya meningkat sehingga keuntungannya juga meningkat (Wiarda, 2001). Selain keberhasilan program privatisasi, Thatcherisme juga dianggap berhasil mengontrol gerakan kaum buruh di Inggris. Akibatnya, upah buruh dan tunjangan buruh dapat dipertahankan pada tingkat keekonomiannya (kewajarannya). Padahal sebelumnya, Inggris pada dekade tahun 60-70’an menerapkan kebijakan upah dan tunjangan buruh tinggi (diberlakukan pada era pemerintahan Partai Buruh, 1964-1976), sementara pada saat yang sama kinerja industri menurun karena harga bahan baku industri, yakni minyak, melonjak tinggi sekali pada tahun 1967 dan 1973 (akibat Perang Arab-Israel) dan krisis USA-Iran (Revolusi Iran, 1979). Kombinasi keduanya menyebabkan pertumbuhan ekonomi Inggris pada masa itu rendah.

Pelanjutan Neoliberalisme di Eropa

Sukses Thatcherisme di bidang ekonomi kemudian dilanjutkan pada era pemerintahan PM Blair (Blairisme, 1997-2007). Blairisme sama dengan Thatcherisme. Setidaknya dapat dibuktikan di bidang pendidikan, yakni pengeluaran anggaran negara (subsidi pendidikan) semakin menurun untuk Perguruan Tinggi (PT). PT diharapkan tidak lagi bergantung pada subsidi, dan diminta untuk mencari dana sendiri untuk kegiatannya. Akibatnya, ongkos pendidikan yang harus ditanggung setiap mahasiswa meningkat tajam, yakni 25% biaya pendidikan harus ditanggung mahasiswa sendiri, padahal sebelumnya mahasiswa hanya menanggung kurang dari 25 % (Rammel, 2006).

Keberhasilan Inggris di bidang ekonomi dengan penerapan paham ekonomi neoliberal menginspirasi negara Jerman dan Perancis untuk mengikutinya. Pada masa Kanselir Gerhard Schoeder (Jerman, 1998-2005) dan Angela Merkel (2005-sekarang), serta Jacques Chirac (Perancis, 1995-2007), para pemimpin negara ini menerapkan “capitalism with a conscience or market socialism” (Wiarda, 2001). Istilah ini sebenarnya hanya penghalusan dari neoliberalisme karena hakekatnya sama, yakni privatisasi, deregulasi, dan subsidi serta potongan pajak bagi pengusaha. Pada era pemerintahan Schoeder yang kemudian dilanjutkan Merkel, di Jerman dilakukan privatisasi perusahaan air dan listrik yang sebelumnya dimiliki negara, dan swastanisasi di bidang pelayanan sosial dan pemerintahan. Di Perancis, pada era pemerintahan Chirac dengan PM Villepin (2005-2007) juga diterapkan pemotongan pajak pendapatan yang nilainya mencapai 3,5 billion Euro sebagai insentif untuk dunia usaha. Selain itu, untuk mengurangi tingkat pengangguran diterapkan juga kebijakan deregulasi di bidang tenaga kerja, dan pemotongan pajak pembayaran dan jaminan sosial bagi pengusaha yang bersedia mempekerjakan pegawai sementara (kontak).

CAMPUR TANGAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

 PERLUKAH CAMPUR TANGAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA?

 NAMA : GABRIELLE GIRI ERLANGGA

KELAS : 3EA12

 NPM : 10208531

JAWABANNYA :

PERLU , karena :

Keberhasilan pembangunan ekonomi di negara-negara Asia Timur sebelum krisis yang melanda pada tahun 1997-1998 kerap diasosiasikan dengan kuatnya peranan pemerintah. Tak seperti di negara-negara Barat yang mengutamakan mekanisme pasar dan mendudukkan pemerintah pada peran ekonomi yang seminimal mungkin, di negara-negara Asia Timur pemerintah dan swasta berinteraksi dalam suatu jalinan kelembagaan yang memungkinkan terpacunya pertumbuhan usaha atau industri yang efisien dan berdaya saing. Sebelum krisis tak sedikit ekonom liberal atau neoklasik yang bersikukuh bahwa keberhasilan Asia Timur tetap bisa dijelaskan sepenuhnya dengan kerangka teori yang mereka yakini. Bahkan di antara mereka ada yang mencibir dengan mengungkapkan hasil-hasil penelitiannya yang mengindikasikan bahwa era pertumbuhan tinggi di Asia Timur sudah hampir berakhir, karena yang menjadi topangannya selama ini -yaitu tenaga kerja murah, sumber daya alam, dan modal pinjaman murah- tak bisa lagi terus menerus diandalkan.Kapitalisme atau liberalisme memang telah membuktikan keampuhannya dalam memak-murkan masyarakat (sekurang-kurangnya sebagian dalam proporsi yang signifikan). Namun, ditinjau dari kacamata pembangunan fisik semata, komunisme juga mampu melakukannya walaupun tidak sehebat Kapitalisme. Fenomena keberhasilan Asia Timur juga membuktikan bahwa kapitalisme a la Barat bukan satu-satunya sistem yang menjamin keberhasilan ekonomi. Persoalannya kian pelik kalau yang menjadi tolok ukur keberhasilan tak semata-mata aspek materi, melainkan juga penguatan harkat dan martabat umat manusia. Sejauh ini kita bisa mengatakan, paling tidak komunisme telah gagal mengangkat harkat dan martabat masyarakatnya. Sebaliknya, tak ada yang bisa menjamin bahwa sistem yang diterapkan di Barat maupun Asia Timur akan terus mampu dan berhasil mempertahankan kesinambungan sukses ekonomi, apalagi sekaligus memperkokoh harkat dan martabat manusianya.

Dari pengalaman banyak negara kita bisa menarik hikmah bahwa sepanjang itu rekayasa manusia, tak ada yang bersifat langgeng. Segalanya akan dan harus berubah sejalan dengan tuntutan masa. Kapitalisme yang kita kenal dewasa ini sudah jauh berbeda dengan sosok idealnya. Demikian pula dengan demokrasi, sangat berbeda bentuknya dibandingkan dengan yang diidealkan oleh Jean Jacques Rousseau. Bagi Indonesia yang belum memiliki sosok yang jelas, seharusnya bisa lebih banyak belajar dari pengalaman keberhasilan dan kegagalan sistem-sistem yang sejauh ini telah diterapkan. Akan terlalu panjang dan berliku perjalanan yang harus dilalui kalau kita membusungkan dada dengan tekad, yang tak pernah terealisasikan, mencari sendiri sistem yang paling “tepat” bagi kita, kecuali jika kita benar-benar mampu menjabarkan sepenuhnya hukum-hukum Ilahiah. Mencari boleh-boleh saja, tetapi jangan memasang target kelewat tinggi yang tidak realistik.
Campur tangan pemerintah di dalam perekonomian memang tak perlu dipandang sebagai pantangan. Keberhasilan negara-negara Asia Timur bahkan dicirikan oleh kuatnya campur tangan pemerintah. Tetapi sebaliknya, banyak campur tangan tak menjamin keberhasilan pembangunan ekonomi. Banyaknya campur tangan pemerintah juga tak otomatis mencerminkan kuatnya peranan pemerintah, apalagi kalau bercampur baur dengan kepentingan pribadi atau motif politik elit penguasa. Jadi sejak awal harus dibedakan dengan tegas antara kepentingan pemerintah yang mewakili secara sah kedaulatan rakyat dengan kepentingan pribadi-pribadi elit penguasa. Kalau pada tahap ini saja kita sudah kehilangan jejak, jangan banyak berharap campur tangan pemerintah akan memberikan dampak positif yang lebih besar ketimbang dampak negatifnya.
Campur tangan harus diiringi dengan otonomi pemerintah-bahkan ada yang berpendapat harus dengan strong autonomy of state-dalam memformulasikan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan menerapkannya. Otonomi ini pun merupakan suatu syarat perlu (necessary condition), jadi belum tentu menjamin keberhasilan, karena pada gilirannya bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menerapkan otonomi itu sendiri. Di sini kita bicara kapasitas pemerintah untuk membaca medan laga, mempertimbangkan daya absorpsi sosial-politik masyarakat yang dihadapinya, yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Dengan demikian tak ada bentuk final dari sosok keterlibatan pemerintah yang optimal. Yang penting adalah kemampuan suatu sistem untuk beradaptasi dengan lingkungan dan tantangan baru.

PERLUKAH SEORANG MANAJER MENGETAHUI PEREKONOMIAN DI INDONESIA?

PERLUKAH SEORANG MANAJER MENGETAHUI PEREKONOMIAN DI INDONESIA?

NAMA : GABRIELLE GIRI ERLANGGA

KELAS : 3EA12

NPM : 10208531

MATA KULIAH : PEREKONOMIAN INDONESIA

Jawab : Perlu, karena seorang manajer adalah seorang pengambilan keputusan akhir. dimana pengambilan keputusan terdapat keputusan tidak pasti, keputusan resiko, dan keputusan pasti. untuk pengambilan keputusan tersebut seorang manajer harus mengetahui keadaan lingkungan bisnis maupun lingkungan perekonomian indonesia. apabila keputusan tersebut tidak pasti untuk perusahaan dikarenakan tidak terdapat data / informasi yang jelas untuk keputusan yang akan di pilih

contoh : Seorang Manajer pemasaran ingin mempromosikan suatu produk "x" di daerah bekasi, maka seorang mnanajer tersebut harus terlebih dahulu mengetahui potensi pemasaran di daerah bekasi. baik dari jumlah penduduknya, pendapatan penduduknya dan tingkat promosi pemasaran produk tersebut apakah produk tersebut dapat diterima atau tidak oleh masyarakat di daerah tersebut, sehingga manajer dapat memproduksinya produk yang ingin di promosikan.

who am i? (siapa saya)

                                                  who am i ?
                                                 (siapa saya )
                                      (tugas bahasa indonesia )
NAMA : GABRIELLE GIRI ERLANGGA
NPM    : 10208531
KELAS : 3EA12

     Pertama tama perkenalkan nama saya gabrielle giri erlangga, saya lahir di jakarta 03 oktober 1988. saya dilahirkan untuk membawa nama baik keluarga saya, saya sekolah TK,SD,SMP,SMA berpindah pindah yang membuat saya banyak bertemu dengan teman teman dan saya harus bisa berbaur,dan seiring bergulirnya waktu banyak rintangan rintangan yang harus saya lewati sampai saat ini, saya dapat melewatinya

     Rintangan yang menurut saya belum terwujud yaitu menyenangkan orang tua saya, saya yakin itu tidak dapat ditebus dengan apapun kebaikan orang tua saya. Karena jasa kedua orang tua saya sangat besar bagi saya, tapi saya akan berusaha semampu saya untuk memberikan yang terbaik untuk orang tua saya dengan cara lulus kuliah menjadi sarjana dan bekerja dengan baik di perusahaan besar.

     Perjalanan hidup saya, saya rasakan sangat panjang. saat ini saya merasakan hidup ini sulit sekali, karena orang tua saya menanamkan hidup mandiri seperti pada saat saya SMA hidup di asrama. sampai saat saya kuliah pun saya harus memutar otak untuk mendapatkan uang saku lebih (bukan karena orang tua saya tidak mampu) tetapi orang tua saya sangat mengharapkan saya diusia saat ini hrs bisa hidup mandiri, saya mulai dengan bekerja free land/part time di kantor tempat tante saya kerja di HPHPM (HIMPUNAN KONSULAT HUKUM PASAR MODAL), lalu saya mendapatkan gaji pertama saat bangga, orang tua saya pun bangga,

     Setelah saya merasakan jenuh bekerja di HPHKM , saya lanjutkan bekerja DJ(disk jockey) di dunia gemerlap selama +/- 5bulan di diskotik kawasan kota. setelah saya merasakan jenuh dan saya memikirkan selama saya bekerja. nilai kuliah saya menurun dan saya berfikir, tidak mungkin kalau saya menyenangkan orang tua dengan bekerja seperti ini saja, saya ingin lulus dengan nilai bagus pula.

     Saya memutuskan untuk stop dulu bekerja dan fokus kuliah, dan saya buktikan IP saya sedikit ada peningkatan. saya sangat bersyukur atas jalan hidup saya ini, saya sangat bersyukur karena hidup saya sangat berwarna.

     Inilah sepenggal cerita hidup saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar besarnya,

KERANGKA LAPORAN ILMIAH (BAHASA INDO)

                                             TUGAS BAHASA INDONESIA
                                          (KERANGKA APORAN ILMIAH)

 NAMA: GABRIELLE GIRI ERLANGGA
 NPM   : 10208531
KELAS : 3EA12

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian
1.2. Identifikasi Masalah
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian
1.4. Metode Penelitian
1.5. Sistematika Penelitian

BAB II ISI
2.1. ...
Bla bla bla,,,

BAB III PENUTUP
3.1. Kesimpulan
3.2. Saran
DAFTAR PUSTAKA

CONTOH LAPORAN ILMIAH
B a b I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penelitian
Bahwa pada kenyataannya kesehatan merupakan salah satu modal utama mencapai kemakmuran, yang dimana bahwa kesehatan tersebut tidak dapat dicapai melainkan dengan cara melakukan gaya hbla bla...
1.2 Identifikasi Masalah
Untuk meningkatkan kadar kesehatan warga masyarakat Indonesia, sehingga diharapkan kesejahteraan pun dengan sendirinya akan terpenuhi, banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain :
- Asupan gizi
- Lingkungan
- Jenis Kelamin
- Umur
Dan permasalahan yang ingin diketahui dan dibuktikan adalah:
- Apakah vaksin itu penting ?
- Efek Samping Vaksin?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
Maksud dari penelitian ini adalah untuk menerapkan mind set bahwa kesehatan adalah bagian penting yang takkan pernah lepas dari hidup kita.
Dan sebagai tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai vaksin itu sendiri

1.4 Metode Penelitian
Metode yang kami pakai dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah :
- Mencari sumber baik Buku, Koran, ataupun Internet
- Mancari keterangan-keterangan lain dari orang-orang terdekat

1.5 Manfaat Penelitian
Dengan diselesaikannya karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :
- Pengetahuan mendasar mengenai Vaksin
- Memberikan kesadaran akan pentingnya hidup sehat

1.6 Sistematika Penelitian
Sistematika yang kami pakai dalam mengerjakan karya ilmiah ini adalah :
- Mengumpulkan data
- Membuat kerangka laporan
- Mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah Laporan


B a b II
Pembahasan

BAB III PENUTUP
3.1. Kesimpulan
3.2. Saran
DAFTAR PUSTAKA