neoliberalisme (perekonomian indo)

 nama: gabrielle giri erlangga

kelas : 3ea12

matkul :perkonomian indo

Neoliberalisme: Penerus Paham Kapitalis

Neoliberalisme sebagai paham dapat dipahami dengan baik melalui pikiran pencetusnya, yakni Friedrich August von Hayek. Di dalam bukunya yang berjudul The Road to Serfdom, ia menyatakan agar terciptanya suatu tata perekonomian dunia yang lebih baik maka kebebasan individu sepenuhnya dalam perekonomian harus dikembangkan sedangkan campur tangan pemerintah dalam perekonomian harus dibatasi. Regulator utama dalam perekonomian adalah mekanisme pasar.

Hayekisme dan Thatcherisme

Dalam neoliberalisme, mekanisme pasar akan diatur oleh persepsi individu dan dengan pengetahuannya akan dapat memecahkan persoalan kompleks dan ketidakpastian ekonomi. Secara ringkas, ajaran Hayek dan pengikutnya dapat diuraikan sbb:

a) Aturan pasar. Menurut kaum neoliberal, pasar harus menjamin sepenuhnya kebebasan total dari pergerakan modal, barang dan jasa dengan memberikan kebebasan individu/swasta untuk mengembangkannya dengan sedikit sekali campur tangan pemerintah.

b) Pengeluaran publik untuk pelayanan sosial seperti di sektor pendidikan dan kesehatan serta jaring pengaman sosial bagi orang miskin harus dikurangi karena dianggap memboroskan anggaran.

c) Mendukung sepenuhnya pemberian subsidi dan potongan pajak untuk kalangan bisnis sebagai insentif dalam berusaha.

d) Mendukung dilakukannya deregulasi karena peraturan-peraturan pemerintah yang jumlahnya banyak dan rumit dianggap dapat mengurangi keuntungan pengusaha.

e) Privatisasi perlu digalakkan, yakni melalui penjualan perusahaan-perusahaan negara (PN) kepada sektor swasta. Hal ini dikarenakan swasta dianggap lebih efisien dalam mengelola PN.

Berdasarkan uraian di atas, pada era pemerintahan Thatcher (Thatcherisme, 1979-1990), perekonomian Inggris mengikuti ajaran Hayek di atas. Hal ini dapat dilihat dari dijualnya PN ke swasta (privatisasi), misalnya, British Aerospace (1981), Jaguar (1984), British Airways (1987), dan Rolls Royce (1987). Setelah dikelola swasta, eks PN tersebut menjadi lebih efisien dan produktivitasnya meningkat sehingga keuntungannya juga meningkat (Wiarda, 2001). Selain keberhasilan program privatisasi, Thatcherisme juga dianggap berhasil mengontrol gerakan kaum buruh di Inggris. Akibatnya, upah buruh dan tunjangan buruh dapat dipertahankan pada tingkat keekonomiannya (kewajarannya). Padahal sebelumnya, Inggris pada dekade tahun 60-70’an menerapkan kebijakan upah dan tunjangan buruh tinggi (diberlakukan pada era pemerintahan Partai Buruh, 1964-1976), sementara pada saat yang sama kinerja industri menurun karena harga bahan baku industri, yakni minyak, melonjak tinggi sekali pada tahun 1967 dan 1973 (akibat Perang Arab-Israel) dan krisis USA-Iran (Revolusi Iran, 1979). Kombinasi keduanya menyebabkan pertumbuhan ekonomi Inggris pada masa itu rendah.

Pelanjutan Neoliberalisme di Eropa

Sukses Thatcherisme di bidang ekonomi kemudian dilanjutkan pada era pemerintahan PM Blair (Blairisme, 1997-2007). Blairisme sama dengan Thatcherisme. Setidaknya dapat dibuktikan di bidang pendidikan, yakni pengeluaran anggaran negara (subsidi pendidikan) semakin menurun untuk Perguruan Tinggi (PT). PT diharapkan tidak lagi bergantung pada subsidi, dan diminta untuk mencari dana sendiri untuk kegiatannya. Akibatnya, ongkos pendidikan yang harus ditanggung setiap mahasiswa meningkat tajam, yakni 25% biaya pendidikan harus ditanggung mahasiswa sendiri, padahal sebelumnya mahasiswa hanya menanggung kurang dari 25 % (Rammel, 2006).

Keberhasilan Inggris di bidang ekonomi dengan penerapan paham ekonomi neoliberal menginspirasi negara Jerman dan Perancis untuk mengikutinya. Pada masa Kanselir Gerhard Schoeder (Jerman, 1998-2005) dan Angela Merkel (2005-sekarang), serta Jacques Chirac (Perancis, 1995-2007), para pemimpin negara ini menerapkan “capitalism with a conscience or market socialism” (Wiarda, 2001). Istilah ini sebenarnya hanya penghalusan dari neoliberalisme karena hakekatnya sama, yakni privatisasi, deregulasi, dan subsidi serta potongan pajak bagi pengusaha. Pada era pemerintahan Schoeder yang kemudian dilanjutkan Merkel, di Jerman dilakukan privatisasi perusahaan air dan listrik yang sebelumnya dimiliki negara, dan swastanisasi di bidang pelayanan sosial dan pemerintahan. Di Perancis, pada era pemerintahan Chirac dengan PM Villepin (2005-2007) juga diterapkan pemotongan pajak pendapatan yang nilainya mencapai 3,5 billion Euro sebagai insentif untuk dunia usaha. Selain itu, untuk mengurangi tingkat pengangguran diterapkan juga kebijakan deregulasi di bidang tenaga kerja, dan pemotongan pajak pembayaran dan jaminan sosial bagi pengusaha yang bersedia mempekerjakan pegawai sementara (kontak).